Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52156
Title: TRADISI PRASAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SIDIGEDE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).
Authors: Mirza Khussu‟ud
Advisors: Qasim Arsadani
Keywords: Tradisi, Prasah, Perkawinan, Mahar, Hukum Islam
Issue Date: 20-Jan-2020
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai praktik tradisi prasah dalam perkawinan masyarakat Desa Sidigede, pemahaman masyarakat Desa Sidigede tentang tradisi prasah, perspektif hukum Islam tentang tradisi prasah dalam perkawinan masyarakat Desa Sidigede Jepara. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan, berdasarkan objeknya menggunakan pendekatan etnograf. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan praktik tradisi prasah dalam perkawinan masih berjalan di masyarakat Desa Sidigede Jepara. Tradisi prasah adalah pemberian mahar berupa kerbau jantan pilihan. Prasah juga dianggap sebagai mahar turunan atau mahar mitsil, meskipun beberapa masyarakat menganggap tradisi prasah ini memberatkan pihak mempelai perempuan. Tradisi prasah dianggap sebagai bentuk menghargai antar sesama manusia dan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam proses pelasksanaan tradisi prasah sangat meriah, dengan diiringi alunan music drumband serta penampilan barongsai atau reog. Tradisi prasah dalam perkawinan tidak melanggar hukum Islam, karena tradisi prasah mempunyai makna menghargai perempuan yang hendak di nikahi dengan memberikan mahar yang istimewa. Dan tradisi prasah dalam perkawinan ini masuk dalam kategori sebagai ‘urf yang shahih. Begitu juga dalam perspekstif Kompilasi Hukum Islam tradisi prasah atau pemberian mahar kerbau boleh saja dilaksanakan atas kesepakatan kedua pihak mempelai, karena didalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur batasan pemberian mahar tetapi hanya mengatur mengenai kewajiban memberi mahar dan jumlah, bentuk mahar yang telah di sepakati.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52156
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MIRZA KHUSSU’UD-FSH.pdf5.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.