Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51654
Title: PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA PADA E-COMMERCE DALAM SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERUSAHAAN PT. MULIA REJEKI WATERINDO
Authors: Gladyswidya Wiratamia
Advisors: Umar Al-Haddad
Tresia Elda
Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Data, E-commerce, Multi Level Marketing.
Issue Date: 4-Jul-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui solusi untuk pemenuhan ganti kerugian korban tindak pidana pemalsuan data elektronik pada kasus tindak pidana pemalsuan PT. MULIA REJEKI WATERINDO. Pengguna e-commerce membutuhkan payung hukum untuk perlindungan hukumnya dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana. Kemudian korban dalam tindak pidana seharusnya dipenuhi ganti kerugiannya dengan proses yang mudah dan cepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku serta artikel maupun jurnal nasional/internasional yang pembahasannya terkait dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini memakai metode penulisan dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017 yang dibuat oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa dalam pemenuhan ganti kerugian korban tindak pidana pemalsuan data elektronik pada kasus tindak pidana pemalsuan PT. MULIA REJEKI WATERINDO dapat melalui gugatan perdata atau permohonan restitusi. Hal ini disebabkan karena pada putusan akhir kasus tersebut tidak diajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian. Kemudian perlindungan hukum pengguna e-commerce berdasarkan UU ITE dapat dikuatkan dengan pembuatan kontrak elektronik. Dengan hasil yang demikian alangkah baiknya apabila masyarakat tidak perlu lagi segan untuk melaporkan tindak pidana pada e-commerce. Selain itu pemerintah harus menciptkan payung hukum untuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51654
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
GLADYSWIDYA WIRATAMIA-FSH (COVID-19).pdf781.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.