Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51311
Title: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Inggris
Authors: Hendy Herijanto
Advisors: M. Atho Mudzhar
Muhammad bin Said
Keywords: HAKIM - KEPUTUSAN;SENGKETA;EKONOMI SYARIAH;AKAD JUAL BELI
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Penelitian ini mengkaji putusan hakim mengenai perkara pembiayaan syariah di Indonesia, Malaysia dan Inggris. Tujuannya memastikan ruang lingkup materi pertimbangan putusan tersebut, apakah didasari pada substansi masing-masing akad, sui generis, yang berlaku umum di dunia. Substansi akad merupakan pengaturan untuk melaksanakan transaksi komersial yang dibiayai, dalam rangka mencapai maqa>s}id al-shari>’ah. Akad pembiayaan syariah yaitu mura>bah}ah, salam, dan istis}na’, pada dasarnya berbasis jual beli barang. Al- mu’a>wad}ah atau ija>rah berbasis sewa. Mud}a>rabah dan musha>rakah pembiayaan berbasis kerja sama Keseluruhan pembiayaan tersebut memiliki prima kausa, bukan pinjam-meminjam uang murni seperti perjanjian kredit bank konvensional. Penelitian ini bersifat normatif, yang menguji pertimbangan putusan- putusan hakim dalam dokumen primer, berdasarkan norma-norma akad pembiayaan syariah dan kaidah fiqih yang relevan. Penelitian ini pun bersifat komparatif untuk meneliti perbedaan argumen dalam putusan hakim di Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Temuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, hukum kontrak common law, civil law, dan syariah memiliki persamaan fundamental, sehingga keputusan pengadilan di tiga negara dapat diperbandingkan. Kedua, pengadilan di Indonesia, Malaysia, dan Inggris menggunakan adversial system dalam prosedur peradilan, dan hakim berperan pasif. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Inggris menerapkan Manajemen Perkara, Case Management, agar peradilan lebih efisien dan efektif, dilaksanakan dalam dua tahap, Persidangan Awal (Pre-Trial) dan Persidangan Utama. Persidangan Permulaan merupakan media bagi para pihak secara terbuka, berperan aktif mengungkapkan materi gugatan, sanggahan, bukti-bukti, dan para saksi, untuk diperiksa oleh para pihak secara bergantian, sehingga hanya materi yang tidak dapat diselesaikan ‘di luar pengadilan’ dibawa ke Persidangan Utama. Ketiga, pengadilan Indonesia wajib menerapkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia. Malaysia menggunakan resolusi Syariah Advisory Council (SAC) dan menerapkan doktrin stare decisis dalam sistem common law. Peradilan Inggris hanya menerapkan hukum Inggris. Keempat, pengadilan di Indonesia tidak selalu mempertimbangkan UU No.231/2008 dan fatwa DSN-MUI, khususnya mengenai esensi sui generis akad jual beli dan kerja sama, sebagaimana di Malaysia dan terlebih di Inggris. Akad jual beli dan pesanan barang tidak mengandung objek riel atau barang yang dipesan. Modal dalam akad kerja sama dianggap sebagai pinjaman uang dan berlaku sebagai utang bagi nasabah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara akad pembiayaan syariah cenderung menggunakan penyelesaikan utang pada bank konvensional.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51311
ISBN: 978-602-5576-54-6
Appears in Collections:Disertasi

Files in This Item:
File SizeFormat 
HENDY HERIJANTO - SPs.pdf11.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.