Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51199
Title: KEDAULATAN NEGARA ATAS RUANG UDARA TERHADAP PELAYANAN NAVIGASI FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYYAH
Authors: Nur Kholifah
Advisors: Atep Abdurofiq
Keywords: Kedaulatan, Ruang Udara, Flight Information Region (FIR) Singapura, Siyasah Kharijiyyah
Issue Date: 15-May-2020
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penanganan masalah kedaulatan negara atas ruang udara terhadap pelayanan navigasi Flight Information Region (FIR) Singapura Perspektif Siyasah Kharijiyyah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Badan atau Lembaga Negara yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian yang hendak diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui metode dokumentasi atau pustaka (library research). Kemudian data dan informasi penelitian yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam hal ini data-data yang telah diperoleh baik hasil wawancara maupun data pustaka dikumpulkan secara utuh, yang kemudian dilakukan penyelesaian dan analisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedaulatan negara atas ruang udara adalah bersifat penuh dan eksklusif. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta ketentuan lebih lanjut Pasal 9 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia. Adapun dalam pelayanan navigasi FIR Singapura dalam perspektif Siyasah Kharijiyyah dapat dibenarkan dalam konteks kemaslahatan ruang udara sehingga tercapainya keselamatan penerbangan yang aman dan efisien serta untuk mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat. Namun dalam konteks kedaulatan negara terkait dengan Flight Information Region (FIR) Singapura bukan hanya masalah “safety and efficiency” tetapi juga masalah kedaulatan. Pelayanan memang bisa didelegasikan melalui suatu nota kesepakatan anatara kedua belah pihak, namun dalam pasl 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Sehingga perlu dipahami, bahwa negara yang memiliki wilayah kedaulatan lah yang pertama kali mempunyai kewajiban memiliki dan mengelola Flight Information Region (FIR).
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51199
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
NUR KHOLIFAH - FSH (Covid-19).pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.