Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50574
Title: HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Ahmad Nubli
Advisors: Rumadi
Keywords: Hak politik, Mantan narapidana, Korupsi
Issue Date: 1-Dec-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Penulis mengkaji hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dalam pandangan hukum positif, HAM, dan hukum serta moralitas dalam Islam . Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bidang politik menurut perspektif HAM dan Hukum Islam, serta untuk mengetahui bagaimana partisipasi mantan narapidana korupsi pada pemilihan legislatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; Pertama, hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia tidak dibatasi oleh undang-undang dan Undang-undang Dasar 1945, meskipun oknum tersebut terjerat beberapa kali dalam kasus korupsi. Ketika telah menyelesaikan masa hukumannya ia masih dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri kembali. Kedua, implikasi setelah dicabutnya PKPU No. 20 tahun 2018 dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No 46P/HUM/2018 sebagai legistimasi, bahwa mantan narapidana korupsi tetap diperbolehkan untuk berkontestasi dalam pemilu 2019
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50574
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
AHMAD NUBLI-FSH.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.