Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50561
Title: SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA
Authors: Abid Abyan.
Advisors: Mujar Ibnu Syarif
Keywords: Pilkada, Undang – Undang, Khalifah
Issue Date: 15-Jan-2020
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala daerah. Pemikiran Al-Mawardi dihubungkan dengan konteks di Indonesia, terutama dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia yang laksanakan secara langsung, permasalahan dalam pemilihan ini adalah sistem pemilihan kepala daerah dalam perspektif Al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang – undangan dalam pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah kitab Al-Ahkam As-Shultaniyah karya Imam Al-Mawardi dan UU No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dengan analisis deskriptif. Penelitian ini membahas tentang Al-Mawardi berpendapat bahwa kewenangan kepala daerah terbagi atas 6 (enam) kewenangan yakni: mengenai urusan militer, menangani urusan – urusan hukum dan mengangkat jaksa dan hakim, memungut zakat, melindungi agama dan memurnikan ajarannya, menegakan hak – hak manusia, menjadi imam dalam sholat jumat, memberikan fasilitas kemudahan kepada rakyat. Adapun dengan syarat – syarat kepala daerah menurut Al-Mawardi ada 7 (tujuh) yakni: Keseimbangan (al - ‘adalah) yang memenuhi semua kriteria, Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian- kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum, lengkap dan sehat fungsi panca indranya, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan i bertindak, visi pemikiranya baik sehingga ia da pat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya memerangi musuh, mempunyai nasab dari suku Quraisy. Dalam bentuk pemilhan kepala daerah Al-Mawardi juga berpendapat bahwa kepala daerah tidak dipilih secara langsung akan tetapi di pilih oleh khalifah dengan 2 (dua) cara yakni pemilihan secara sukarela dan pemilihan dengan cara paksaan. Pendapat Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala daerah dalam hal kewenangan relevan dengan kodisi sosial politik di Indonesia, tetapi dalam hal syarat dan bentuk pemilihan tidak relevan karena dari segi syarat pemilihan Al-Mawardi menyebutkan bahwa salah satu syaratnya yaitu suku Quraisy yang mana saat ini kurang begitu relevan. Kemudian dalam hal bentuk pemilihan Al-Mawardi juga tidak relevan karena tidak menggunakan pemilihan langsung berbeda dengan pemilihan di Indonesia dengan menggunakan pemilihan langsung, ada tiga implikasi apabila pemilihan tidak langsung diterapkan di Indonesia. Pertama, banyak timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya, karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat, tapi diinginkan oleh khalifah. Kedua, kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konteks keindonesiaan, yang saat ini meniscayakan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Khalifah.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50561
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ABID ABYAN-FSH.pdf950.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.