Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAzyumardi Azraid
dc.contributor.advisorIik Arifin Mansurnoorid
dc.contributor.authorYanti Mulia Rozaid
dc.date.accessioned2020-02-24T06:18:18Z-
dc.date.available2020-02-24T06:18:18Z-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.isbn978-623-7331-11-7-
dc.identifier.urihttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50348-
dc.description.abstractAntara adat, agama dan kepemimpinan terjadi hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Aktifitas sosial keagamaan masyarakat tidak akan berjalan tanpa didukung kepemimpinan yang baik. Adat dan agama akan lebih kuat, jika didukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, namun karena sebuah kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi pada masa Orde Baru, yang memberlakukan pemerintahan Desa, menyebabkan nagari berada pada posisi kepemimpinan masyarakat yang paling rendah. Di masa Orde Baru, lembaga adat dan agama tidak masuk dalam konstitusi, keterlibatanya hanya bersifat pendukung program pemerintah, akibatnya hubungan adat, agama dan kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Di samping ada Akomodasi, Konflik juga tidak bisa dielakkan yang terjadi antara lembaga adat dan agama, lembaga adat dan pemerintah bahkan konflik internal lembaga, lembaga ini merasa punya wewenang dan kekuasaan. Berakhirnya Orde Baru, merupakan masa awal reformasi. Di masa ini terjadi perubahan dalam hubungan adat, agama dan kepemimpinan terlihat saling sejalan, namun pada masa akhir kembali terjadi disharmoni karena kebijakan pemerintah. Hubungan antara kaum adat, agama, dan negara mendorong sebuah proses kontestasi satu sama lain. Kontestasi ini disebabkan oleh tiga hal; pertama, munculnya kesadaran kaum adat terhadap otoritas dan tradisi Minangkabau ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara; kedua, penguatan nilai-nilai ke-Islaman dalam mengisi ruang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; ketiga, kuatnya campur tangan negara dalam ruang identitas sosial-budaya dan keagamaan masyarakat Minangkabau. Penelitian ini mendukung teroi Taufik Abdullah tentang, pola integratif (integrative tradition) dan pola dialog (tradition of dialogue). Serta kajian yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, serta Djoko Suryo dan kawan-kawan terhadap pola relasi agama (Islam) dan masyarakat yakni, “Islamisasi”, “pribumisasi”, “negosiasi” dan “konflik”. Di lain pihak, penelitian ini mengkritisasi kajian yang dilakukan Falantino Eryk Latu papua Da Costa dan Romilda Arivina, yang menyatakan hubungan agama dan adat terjadi pada model akomodasi, sementara mereka tidak masuk lebih jauh ke dalam dimensi-dimensi akomodasi adat dan agama yang lebih detail, sebagaimana yang penulis paparkan dalam penelitian ini. Tulisan ini memakai pendekatan penulisan sejarah secara kritis, yakni dengan melihat jejak yang masih tersimpan dalam study of mouth (cerita dari mulut ke mulut), atau petatah petitih sebagai warisan budaya tutur masyarakat Minangkabau, yang diperoleh melalui wawancara lisan dan studi manuskrip atau kajian budaya masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, sebagai kasusnya. Di dalam pengumpulan sumber dan analisa data digunakan metode heuristik yaitu mencari, dan mengumpulkan data kemudian memberikan kritikan terhadap sumber yang diperoleh, serta interpretasi berupa pemahaman terhadap sumber yang diperoleh.id
dc.language.isoidid
dc.publisherCinta Buku Mediaid
dc.subjectAkomodasiid
dc.subjectAdatid
dc.subjectAgamaid
dc.subjectKepemimpinan dan konflikid
dc.titleKonflik dan Akomodasi Antara Adat dan Agama: Dengan Pemerintah di Sumatera Barat Tahun 1999 hingga 2015 (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)id
dc.typedoctoralThesisid
Appears in Collections:Disertasi

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yanti Mulia Roza- SPS.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.