Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50254
Title: POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA).
Authors: Moh. Mansyur
Advisors: Rumadi
Keywords: Politik Hukum, Pembubaran Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Issue Date: 8-Nov-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Studi ini bertujuan untuk menjelaskan politik hukum pembubaran ormas di Indonesia. Keberadaan ormas di Indonesia adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya. Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) disebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Maka keberadaan ormas menjadi penting sebagai pengejawantahan dari pasal tersebut. Dalam perkembangannya keberadaan ormas kerap kali dibatasi dengan adanya Undang-Undang Keormasan, bahkan bisa saja dibubarkan jika dianggap menyimpang dari ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain pembuatan undang-undang juga tidak lepas dari proses politik hukum. Sehingga proses pembubaran ormas harus dilihat secara utuh dari dua sisi tersebut, agar menghasilkan satu pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan segala jenis dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum pembubaran ormas sudah ada sejak era orde baru hingga era reformasi. Instrumen peraturan perundangundangan yang digunakan pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ciri dari aturan waktu itu masih bersifat otoriter, Ormas bisa dibubarkan dengan mudah menurut subjektifitas pemerintah semata, dan Ormas yang dibubarkan tidak memiliki jalur untuk melakukan pembelaan secara hukum. Setelah itu pada era reformasi Undang-Undang Keormasan mengalami perubahan ke arah yang lebih demokratis. Undang-Undang v Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan resmi menggantikan undang-undang yang lama. Dalam peraturan ini, hak dan kewajiban Ormas diatur sedemikian rupa agar Ormas dapat berkembang dan turut serta membantu pembangunan nasional. Di sisi lain pemerintah juga wajib melakukan pembinaan terhadap Ormas. Yang paling penting setiap Ormas tidak bisa dibubarkan secara sewenang-wenang. jika ingin dibubarkan, maka pemerintah harus menempuh jalur pengadilan. Pada tahun 2017 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau yang lazim dikenal dengan Perppu Ormas. Perppu Ormas kala itu dijadikan instrumen untuk membubar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu Ormas tersebut terus menuai pro dan kontra dari masyarakat. Apalagi ketika disahkan menjadi suatu undang-undang. Banyak yang menganggap undang-undang ini dapat memberangus kebebasan berserikat dan berkumpul yang sudah dijamin oleh konstitusi.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50254
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MOHAMMAD MANSYUR-FSH.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.