Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50238
Title: ILLEGAL FISHING DI WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM: ANALISIS PENENGGELAMAN KAPAL OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2014 - 2019
Authors: Arlen Tyas Pangestu
Advisors: Atep Abdurofiq
Keywords: Illegal Fishing, Kelautan, KKP, Wilayah Yurisdiksi, Teritorial, Penenggelaman Kapal.
Issue Date: 20-Jan-2020
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: penindakan penenggelaman kapal kasus illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dilakukan KKP periode 2014 – 2019 dalam perspektif Hukum Internasional, Hukum Nasional dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Sumber data dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder dengan mengumpulkan beberapa data melalui wawancara, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, menurut Hukum Internasional, penindakan penenggelaman kapal kasus illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 atau yang dikenal sebagai Hukum Laut Internasional. UNCLOS 1982 tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang detail tentang boleh atau tidaknya penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing. Akan tetapi, UNCLOS 1982 memberikan pengaturan akan hak-hak atas perairan sesuai rezim perairan. Hak untuk melindungi Kedaulatan atas Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial yang dijamin UNCLOS 1982 menjadi payung hukum atas tindakan-tindakan tegas hukum nasional negara-negara pantai. Terkait dengan ZEE, UNCLOS 1982 memberi guidance untuk memberi notifikasi negara asal kapal pelaku illegal fishing atas tindakan-tindakan hukum negara pantai dalam hal ini adalah Indonesia. Penindakan penenggelaman kapal kasus illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia juga sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup diantaranya adalah kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki SIPI atau SIKPI dan lain-lain. Penenggelaman kapal ini pun tidak melanggar ketentuan Hukum Nasional karena sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selanjutnya, dalam tinjauan Hukum Islam, penindakan penenggelaman kapal kasus illegal fishing merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan konsep siyasah syar’iyyah. v Kejadian ini merupakan kebijakan politik pemerintah guna menjalankan sistem hukum yang berdasarkan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Tindakan pidana illegal fishing masuk dalam kategori jarīmah ta‘zīr yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, baik penentuan maupun pelaksanaannya.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50238
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ARLEN TYAS PANGESTU-FSH.pdf12.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.