Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48655
Title: Aplikasi kaidah fikih al-haajah qod tanzilu manzilah al-dharuarah dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia
Authors: Saiful anwar
Advisors: Hasanuddin AF
Issue Date: 2019
Publisher: Nusa litera inspirasi
Abstract: Kajian ini berupaya mengetahui bagaimana implementasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menggunaan kaidah fikih al ha@jah qod tanzilu manzilah al d{aru@rah pada fatwa- fatwa DSN-MUI, serta bagaimana metodologi dan proses DSN-MUI mengaplikasikan konsep tersebut dalam bentuk kaidah fikih al ha@jah qod tanzilu manzilah al d{aru@rah guna menjawab permasalahan kontemporer. Penelitian ini ingin menunjukkan signifikansi penggunaan kaidah al ha@jah qod tanzilu manzilah al d{aru@rah; yaitu sebanyak 35 fatwa ( dari total 116 fatwa) dan menempati posisi kedua dari segi banyaknya setelah kaidah al Aslu fi al Mua@malah al Iba@hah. DSN-MUI menggunakan kaidah al ha@jah qod tanzilu manzilah al d{aru@rah dalam fatwanya; karena kebutuhan masyarakat (al ha@jah al-‘A@m ). Kaidah tersebut dapat berpengaruh dalam perubahan fatwa; menghalalkan yang haram, menghilangkan yang makruh, dan bisa mewajibkan yang tidak wajib. Akan tetapi, tidak semua al ha@jah dapat menempati posisi darurat, al ha@jah al-‘A@m ( kebutuhan yang mencakup keseluruhan manusia ) yang dapat menempati posisi darurat; karena al ha@jah al-‘A@m telah memenuhi beberapa syarat yang di gariskan oleh para ulama. Dari hasil penelitian, bahwa konsep al Ha@jah adalah implementasi kelanjutan dari konsep al-Maslahah menurut al Ghoza@li dan konsep Maqo@sid shari@ah menurut al Sha@tibi, yaitu pada dasarnya kebutuhan itu merupakan pilar Maslahah dan Maq@osid shari@ah, kemudian di gunakanlah kaidahal ha@jah qod tanzilu manzilah al d{aru@rah untuk melengkapinya. Pada setiap fatwa-fatwa DSN-MUI, digunakan konsep multi akad; yaitu kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sebuah transaksi yang mengandung dua akad atau lebih. Sebagian ulama mengharamkan multi akad berdasarkan hadits larangan berkumpulkan dua akad, akan tetapi al ha@jah al-‘A@m bisa menjawab pengharaman terhadap multi akad. DSN-MUI juga menggunakan pendapat minoritas Ulama dalam fatwanya, dan menggunakan akad hutang berbunga; tetapi al ha@jah al-‘A@m bisa menjawab pengharaman terhadap masalah tersebut. DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya (manhaj fi istinbat al-fatwa ) dilakukan melalui tiga aspek; yaitu nash qot’i, qawli, dan manhaji. Penetapan melalui nash qat’i didasarkan pada ketentuan yang sudah diterangkan dalam al-Quran dan hadits. Fatwa-fatwa DSN-MUI memulai dengan dalil al-Qur’an maupun hadits yang bersifat umum mengenai ekonomi dan keuangan, setelah itu pendekatan Qawli dilakukan dengan cara mengambil pendapat para ulama yang ada dalam kitab mu’tabaroh. Pendekatan Manhaji ditempuh ketika tidak bisa dilakukan dengan kedua metode di atas, Pendekatan Manhaji atau istinbathi ditempuh dengan menggunakan metode qiyasi, istislahi, istihsani,dan sad al-zariah. Dalam fatwa-fatwa yang di teliti, DSN-MUI menggunakan metodologi Manhaji dengan pendekatan Istishlahi; fatwa-fatwa yang di keluarkan berdasarkan kemaslahan manusia dengan menggunakan qowaid fiqhiyyah yang sejalan dengan kemaslahatan, dan di antara Qowaid Fiqhiyyah yang banyak digunakan adalah kaidah fikih al ha@jah qod tanzilu manzilah al d{aru@rah.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48655
Appears in Collections:Tesis

Files in This Item:
File SizeFormat 
SAIFUL ANWAR-FITK.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.