Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47614
Title: Obstruction of justice oleh advokat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst)
Authors: Risky Oktavianti
Advisors: Burhanuddin
Keywords: Advokat, obstruction of justice, Penyelidikan, Penyidikan, Korupsi.
Issue Date: 18-Jul-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan terhadap Undang-Undang kode etik Advokat yang menghalangi atau merintangi dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan menganalisa kasus-kasus yang bersangkutan dengan menyelaraskan terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang advokat menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi? Dan bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam etika penegakan hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat sendiri yang merupakan profesi yang sangat mulia, membantu berjalannya terpidana mendapatkan keadilan sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Akan tetapi bagaimana jika kita melihat seorang advokat tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau menghalang-halangi proses hukum hanya demi kepentingan orang-orang tersebut. Tentunya kita yang berada dinegara hukumpun harus mengusut tuntas agar tidak ada aparat baik penegak hukum yang melakukan tindakan tersebut. Bentuk-bentuk yang menyebabkan seorang advokat merintangi atau menghalangi suatu proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi ini diantaranya permasalahan dalam substansi hukum. budaya hukum dan penegak hukum. Sehingga Fredrich Yunadi didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan dijatuhkan pidana 7 (tujuh) tahun oleh Majelis Hakim.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47614
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
RISKY OKTAVIANTI-FSH.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.