Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47255
Title: IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (UJI EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME)
Authors: AHMAD FARHAN NAZHIRI
Advisors: Alfitra
Abu Tamrin
Keywords: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, HartaKekayaan,Good Governance,Komisi Pemberantasan Korupsi, Teori Kepatuhan Hukum.
Issue Date: Aug-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) merupakan sebuah Instrument dalam pencegahan atau pendeteksi adanya Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia. Melaui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka LHKPN telah berjalan selama 20 Tahun. Namun dalam perjalanannya tersebut masih terdapat ditemukannya Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan di Indonesia Sanksi Administrasi yang terdapat di Undang-Undang dianggap terlalu lemah sehingga membuat Para Penyelenggara Negara masih banyak yang melalaikan kewajibannya dalam hal melaporkan harta kekayaannya kepada publik. Penelitian ini merupakan penelitian Preskriptif yaitu mengevaluasi apakah Sanksi-sanksi Administrasi yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut sudah tepat atau belum. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Normatif yang dipadukan dengan pendekatan Empiris.Pengkajian penelitian ini meliputi Peraturan-Peraturan yang ada dengan sumber pendukung seperti buku-buku, jurnal hukum, dan wawancara dengan lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa Sanksi Administrasi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah tepat. Kesadaran Para Penyelenggara Negara masih lemah terhadap keterbukaan harta kekayaan kepada publik. Bentuk Sanksi Administrasi yang diberikan oleh Pimpinan dari setiap-setiap Instansi untuk para Aparatur di bawahnya yang diwajibkan melaporkan LHKPN masih banyak dinilai lemah.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47255
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
AHMAD FARHAN NAZHIRI-FSH.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.