Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47240
Title: Probabilitas penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik pelaku tindak pidana makar dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia di indonesia
Authors: Ihsan Harivy ‘Addas
Advisors: M. Arskal Salim
Keywords: Makar, Hak Politik, Hak Asasi Manusia
Issue Date: 12-Jul-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dijatuhkannya sanksi pencabutan hak politik terhadap terpidana makar. Variabel kajian skripsi ini yakni hukum Islam dan hak asasi manusia yang memiliki pemahaman koheren terhadap substansi makar. Awalnya makar yang sanksi maksimalnya adalah hukuman mati, dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak politik tanpa harus dihukum mati. Maka dari itu penulis berupaya mengkaji kemungkinan jatuhnya sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana makar. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif atau disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Skripsi ini menggunakan 3 jenis metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undang (statute approache), pendekatan perbandingan (comparative approache), dan yang terakhir pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa tulisan-tulisan, artikel serta jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Terakhir penelitian ini menggunakan bahan nonhukum yakni wawancara dengan beberapa ahli yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat besar kemungkinan dicabutnya hak politik seseorang bila terbukti melakukan tindak pidana makar. Bila dilihat dari berbagai perspektif termasuk perspektif Islam bahwa pencabutan hak politik dapat dilakukan sebab hak politik merupakan hak yang dapat direstriksi (dibatasi). Dalam hukum Islam sanksi yang berkaitan dengan pencabutan hak politik dikategoraikan dalam jenis hukuman takzir dan dapat diputuskan kepada pelaku tindak pidana makar melalui waliyul amri. Sementara itu hak asasi manusia melalui konvensi internasional tentang hak politik juga membenarkan bahwa hak politik seseorang dapat dicabut demi kepentingan keamanan negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47240
Appears in Collections:Skripsi
Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
IHSAN HARIVI 'ADDAS-FSH.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.