Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46624
Title: Penerapan hak subpoena Dewan Perwakilan Rakyat (analisis yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
Authors: Khairul Falah
Advisors: A. Salman Maggalatung
Keywords: Dewan Perwakilan Rakyat;Pemanggilan paksa;Trias politica;Sistem Kelembagaan Negara
Issue Date: 15-Mar-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai penambahan hak pemanggilan paksa kedalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat dari sudut pandang teori Trias Politica. Studi ini menjelaskan apa dan bagaimana mengenai penambahan hak tersebut dengan posisinya sebagai lembaga legislatif beserta kemungkinan akan adanya problematika hukum berkaitan interaksi Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri dengan lembaga negara lainnya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal (Library research) yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang sebelumnya sudah peneliti tentukan, yaitu membatasi permasalahan pada analisis yuridis teori trias politica terhadap penerapan hak Subpoena bagi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 melalui telaah teori trias politica J.B. Montesquieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan asas subpoena atau pemanggilan paksa kedalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah tepat adanya, karena sejatinya penerapan upaya panggil paksa berada pada wilayah Pro Justitia yang diberikan kewenangannya kepada Pengadilan dan kepolisian dalam hal suatu perkara. Dalam pasal 112 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil satu kali lagi dengan perintah kepada petugas agar membawa kepadanya”. Hal ini mengarah pada permintaan keterangan mengenai suatu permasalahan hukum atau delik dengan tujuan tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Kewenangan tersebut dimilik oleh penegak hukum dan ketua pengadilan atasnama pengadilan sebagai wilayah penegakkan hukum.. Selanjutnya perlu diingat bahwa hak pemanggilan paksa diberikan kepada fungsi-fungsi dari yudisial, konsepsi ini merupakan pengejawantahan dari Ius Puniendi yaitu hak negara untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggar hukum sehingga jelas bahwa seharusnya kewenangan ini berada pada wilayah yudisial dan bukan pada wilayah kekuasaan legislatif.
Description: vii, 57 Hlm; 21 cm
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46624
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
KHAIRUL FALAH-FSH.pdf669.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.