Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46382
Title: Etika politik dan kekuasaan (studi atas pemilihan ketua DPD RI Periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang)
Authors: Muhammad Mardhiyulloh
Advisors: Idris Thaha
Keywords: etika politik;DPD RI; Oesman Sapta Odang
Issue Date: 12-Feb-2019
Publisher: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Pemilihan Ketua DPD RI merupakan bagian dari pemilihan pimpinan DPD RI, tercakup di dalamnya pemilihan wakil ketua I dan wakil ketua II. Terdapat sesuatu yang berbeda pada pemilihan ketua DPD RI periode 2017-2019 dengan pemilihan-pemilihan periode sebelumnya, yaitu kebiasaan memilih ketua DPD RI dari kalangan independen atau non partisan, sedangkan kali ini memilih ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dengan status rangkap jabatan sebagai wakil ketua MPR RI periode 2014-2019 dan juga ketua umum partai Hanura. Selain itu, pemilihan tersebut juga sebagai wujud perubahan Tata Tertib DPD RI No. 1 Tahun 2014 yang mengatur masa jabatan pimpinan selama lima tahun menjadi No. 1 Tahun 2016 dan No. 1 Tahun 2017 dengan aturan dua tahun enam bulan. Secara otomatis periode pimpinan DPD RI 2014-2019 berubah menjadi periode 2014-2017 dan terpaksa berakhir pada April 2017. Namun demikian, Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 38P/HUM/2016 dan 20P/HUM/2017 membatalkan perubahan Tata Tertib DPD RI tersebut dan mengembalikannya pada Tata Tertib DPD RI No. 1 Tahun 2014. Akan tetapi, pemilihan tersebut tetap berlangsung dengan diwaranai kericuhan yang berdampak terhadap buruknya citra moral DPD RI. Skripsi ini mengkaji dinamika politik sebenarnya yang terjadi pada pemilihan pimpinan DPD RI periode 2017-2019, juga membedah fenomena tersebut dan status rangkap jabatan Oesman Sapta Odang dari sudut pandang etika politik, juga membongkar sumber-sumber kekuasaan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI terpilih. Penulis menggunakan dua teori utama yaitu teori etika politik untuk menjelaskan ada atau tidaknya pelanggaran etika yang terjadi, dan teori kekuasaan untuk menerangkan perilaku anggota DPD RI dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan pimpinan DPD RI serta menganalisa sumber kekuasaan yang dimiliki Oesman Sapta Odang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemilihan tersebut sesuai dengan prosedur yang mengikat, juga tidak ada undang-undang atau peraturan Tata Tertib DPD RI yang melarang status rangkap jabatan Oesman Sapta Odang sebagai wakil ketua MPR RI dan ketua umum partai Hanura.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46382
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUHAMMAD MARDHIYULLOH-FISIP.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.