Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46339
Title: Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam
Authors: Muhammad Tajam Teguh
Advisors: . Abu Tamrin
Keywords: Dewan Perwakilan Daerah (DPD);Legislasi RUU;Mahkamah Konstitusi;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3;Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Issue Date: 6-May-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik, sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. Begitupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedsia (DPD-RI) yang diketahui juga sebagai lembaga perwakilan baru produk amandemen atau tepatnya pada perubahan ketiga atas UUD NRI 1945 yang dihasilkan melalui Pemilu 2004, antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Dewan Perwakilan Daerah merupkan Lembaga legislatif yang memiliki visi sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga daerah sampai saat ini belum menunjukkan apa yang menjadi harapan bagi para kepentingan daerah. Penguatan kedudukan hukum kelembagaan DPD berdasarkan konstitusi menjadi salah satu isu yang sedang dikumandangkan di tataran internal DPD. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat tumpulnya peranan DPD dalam mengawal proses legislasi sehingga wacana penguatan kelembagaan DPD tersebut menjadi isu yang terus dilemparkan oleh anggota DPD ke pemerintah guna memaksimalkan fungsi DPD sendiri. Namun DPD saat ini belum diberikan kewenangan dalam proses pengesahan UU, akan tetapi hal tersebut tidak melunturkan semangat DPD untuk berupaya dan menjadikan DPD lembaga perwakilan daerah yang diharapkan masyarakat daerah untuk terus mengawal aspirasi daerah sampai tingkatan akhir. Dari beberapa data yang peneliti sertakan dalam skripsi peneliti terlihat jelas bahwa upaya anggota DPD dalam hal penguatan kelembagaan DPD sendiri sangatlah serius dan terukur. Hal tersebut didorong dengan upaya dari DPD sendiri dalam mengambil simpati publik serta beberapa dukungan baik dari masyarakat maupun organisasi-organisasi masyarakat, dan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menunggu keputusan yang terkait.
Description: xi, 72 Hlm; 21 cm
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46339
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUHAMMAD TAJAM TEGUH-FSH.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.