Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45876
Title: Hak politik mantan terpidana korupsi (studi komparatif hukum progresif dan maqashid al-syariah)
Authors: Indar Dewi
Advisors: Khamami Zada
Keywords: pencalegan koruptor;hukum progresif;maqashid al-syariah
Issue Date: 16-May-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Penulis mengkaji aturan mengenai hak politik narapidana korupsi serta hukum bolehnya mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dalam tinjauan Hukum Progresif dan Maqashid al- Syariah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum progresif dan Maqashid al-Syariah memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum progresif, bolehnya mantan terpidana korupsi ikut serta dalam pemilihan umum merupakan satu kebijakan yang sedikit berbenturan dengan progresifitas hukum atau kemajuan hukum dalam segala aspek yakni keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan atau kebahagiaan. Demikian halnya dalam perspektif Maqashid al-Syariah yang termanifestasikan dalam maslahah, hukum bolehnya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu adalah kebijakan hukum yang tidak maslahah.
Description: viii, 67 Hal; 21 cm
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45876
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
INDAR DEWI-FSH.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.