Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45210
Title: Penerapan asas equality before the law terhadap pemeriksaan Anggota Dewan terduga tindak pidana (analisa PUT. MK. No. 76/PUU-XII/2014)
Authors: Irvan Zidniy
Advisors: J.M. Muslimin
Keywords: Izin penyidikan;Anggota DPR;Mahkamah konstitusi
Issue Date: 6-Oct-2016
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis tentang kewenangan mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-undang Terhadap Undnag-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan implikasinya terhadap putusan Mahkamah Kosntitusi yang menambahkan norma baru pada suatu undang-undang. Penulis meneliti pada pokok permasalahan yakni bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjadi negative legislator akan tetapi disini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menajdi positive legislator. Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidanaharus mendapat persetujuan tertulis dari presiden (berdasarkan ketetapan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014.) Ayat (2) dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan. Tujuan dari skripsi ini untuk megetahui posisi hukum pemberian persetujuan tertulis terhadap anggota dewan yang terduga melakukan tindak pidana di tinjau dari aspek negara hukum. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan dikaitkan dengan persamaan hak di depan hukum. Pendekatan perundangundangan mengacu kepada undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pasal 245 Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Mengenai persetujuan tertulis dari presiden terhadap anggota dewan yang terduga melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan asas persamaan didepan hukum dan idependensi peradilan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45210
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
IRVAN ZIDNIY-FSH.pdf5.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.