Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44920
Title: Oligarki dan Demokrasi: Kajian sumber daya kekuasaan dan Jawara di Banten
Authors: Ahmad Munjin
Advisors: Ali Munhanif
Keywords: Politik Islam;Kekuasaan material;Demokrasi;Mobilisasi
Issue Date: 2018
Publisher: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi profil sumber daya kekuasaan kiai dan jawara di Banten. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif yang mengombinasikan studi literatur yang luas dan penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa kiai di Banten, juru bicara keluarga besar Ratu Atut Chosiyah dan Kepala Seksi Neraca Konsumsi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Sedangkan sumber sekunder adalah data-data ekonomi Provinsi Banten tahun 2000-2017, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan literatur lainnya, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, majalah, koran, makalah seminar dan media berbasis daring. Data-data yang dihasilkan dibaca dengan teori oligarki Jeffrey A. Winters, Oligarchy. New York: Cambridge University Press, 2011. Penelitian ini membuktikan, kekayaan yang menjadi basis sumber daya kekuasaan oligarkis sangat dominan dalam sistem demokrasi di Banten. Temuan tesis ini memperkuat penelitian-penelitan sebelumnya yang juga menunjukkan dominasi kekuasaan oligarkis dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jeffrey A. Winters (2011) menyimpulkan, kekayaan secara inheren tidak bisa dilepaskan dari sumber daya kekuasaan yang potensial. Richard Robison dan Vedi R Hadiz (2004) mengatakan, politik Indonesia kontemporer merupakan kelanjutan dari politik oligarkis yang dibangun dan dibesarkan Orde Baru. Dalam konteks Banten, Okamoto Masaaki dan Abdul Hamid (2008) menyatakan, jawara mungkin selalu eksis sebagai kekuatan sosial tapi tidak sebagai aktor politik tanpa dukungan kuat secara politik dan ekonomi dari pemerintah pusat. Leo Agustino (2010) menyatakan, rezim Soeharto menunjuk jawara yang dianggap kuat (local strongman) sebagai kaki tangan yang saling menguntungkan di Banten untuk menjaga ketenteraman politik dan mengeksploitasi ekonomi. Tesis ini berbeda dengan kesimpulan akademisi lain yang tidak melihat dominasi kekuasaan oligarkis. M.A. Tihami (1992) menyatakan, kelestarian kepemimpinan di Banten merupakan hasil dari perilaku kiai dan jawara dalam sistem sosial yang mempunyai hubungan sibernetik dengan agama dan magi dalam sistem budaya. Michael Buehler (2014) mengatakan, politik lokal di Indonesia tidak dihasilkan oleh oligarki melainkan oleh elite-elite negara yang telah menyesuaikan diri dengan watak perubahan politik pasca-Orde Baru. R. William Liddle (2013) menyebutkan basis kewenangan kekuasaan personal di Indonesia sudah bertransformasi secara fundamental menjadi kekuasan legal-konstitusional yang otonom. Thomas B. Pepinsky (2014) menilai teori oligarki terlalu kaku karena hanya fokus pada sumber daya kekuasaan material dibandingkan non-material. Marcus Mietzner (2014) menyatakan, politik Indonesia dicirikan dengan level fragmentasi yang tinggi di mana terdapat baik elemen-elemen oligarki maupun non-oligarki. Edward Aspinall (2014) menyatakan, Indonesia tetap merupakan tempat kontestasi politik yang setara. Teri L. Caraway dan Michele Ford (2014) menilai para teoretikus oligarki gagal mengakui kemunculan gerakan kelas pekerja yang dinamis sebagai pengembangan empiris dalam politik Indonesia kontemporer.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44920
Appears in Collections:Tesis

Files in This Item:
File SizeFormat 
AHMAD MUNJIN_Fix.pdf9.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.