Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44708
Title: Dinamika kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara
Authors: Rizky Putri Utami
Advisors: Dwi Putri Cahyawati
Keywords: Kekhususan;kewenangan;pengaruh;DKI Jakarta;Ibukota Negara
Issue Date: 27-Sep-2018
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, mengetahui tentang filosofi dari aturan hukum mengenai Provinsi DKI Jakarta sejak Awal Kemerdekan, hingga Reformasi, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hosistoris atau Historical Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Jenis penelitian ini digolongkan dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum normatif, Bahan hukum primer yang digunakan dalam studi ini adalah Undang-undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah Kota Jakarta pemerintahan daerah, otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Tinjauan yuridis dan tulisan pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Kesimpulan skripsi ini, pada dasarnya adalah tentang perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang di analisis dari perbandingan peraturan yang mengaturnya pada setiap masa/era sejak Awal Kemerdekan hingga Reformasi, Dan pada setiap masanya tentu saja undangundang tidak selalu berisi perubahan, adapula penambahan atau sekedar penetapan, serta dengan diberikannya otonomi khusus pada Provinsi DKI Jakarta, maka peraturan yang berubah dan berkembang tersebut juga memiliki pengaruhyaitu dengan diberikannya, otonomi tunggal, DPRD DKI Jakarta hanya ada di tingkat provinsi, Pendanaan Kekhususan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam APBN, dan Gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang kompleks karena kekhususannya sebagai Ibukota Negara
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44708
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
RIZKY PUTRI UTAMI-FSH.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.