Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44707
Title: Diskursus penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari tindak pidana korupsi (analisis perbandingan antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi)
Authors: Wahyu Agam
Advisors: Fathudin
Keywords: Penyalahgunaan wewenang;pejabat publik;Konsep penyalahgunaan wewenang;koherensi;diferensiasi;kompetensi absolut;hukum administrasi;hukum pidana;Sanksi
Issue Date: 29-Jan-2019
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini membahas tentang pemahaman konsep “penyalahgunaan wewenang”, beserta koherensi, deferensiasi, dan teknis penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarasi Pemerintahan dan konsep “menyalahgunakan kewenangan” pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah Normatif Yuridis yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang- Undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki nafas dan semangat yang sama untuk memberantas korupsi, hanyasanya hukum administrasi bersifat preventif sedangkan hukum pidana bersifat kuratif sebagaimana diketahui dari parameter penyalahgunaan wewenang keduanya yang berbeda. Perbedaan yang ada sepatutnya menjadi dasar kehati-hatian penegak hukum agar tidak terburu-buru memvonis pejabat publik bersalah dan membawanya ke ranah hukum pidana. Dikarenakan sanksi administrasi dan pidana sangat jauh berbeda. Kehati-hatian tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi apa yang disebut dengan kriminalisasi pejabat publik.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44707
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
WAHYU AGAM-FSH.pdf32.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.