Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44301
Title: Hadhanah akibat perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia dan Maroko
Authors: Mutia Wardah
Advisors: Muchtar Ali
Keywords: Hadhanah;Penerapan;Perceraian;Indonesia;Maroko
Issue Date: 29-Oct-2018
Publisher: Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hadhanah akibat perceraian di Indonesia dan Maroko, faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan hadhanah akibat perceraian di Indonesia dan Maroko, dan unsur-unsur persamaan dan perbedaan mengenai hadhanah akibat perceraian dalam dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (termasuk wawancara dengan narasumber), dengan meneliti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004, berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilimiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini. Penulis juga mewawancarai Dr. H., Nasich Salam Suharto, Lc, Llm. Hakim di Pengadilan Agama 1A Cibinong. Adapun analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat 10 hal yang diatur dalam hadhanah akibat perceraian diantaranya yaitu kewajiban pengasuh anak. Adanya perbedaan antara hadhanah akibat perceraian di Indonesia dan Maroko diantaranya batas usia anak boleh memilih antara ayah dan ibunya adalah 12 tahun jika di Indonesia dan 15 tahun jika di Maroko. Adapun persamaannya diantaranya adalah mengenai kewajiban pengasuh anak. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan diantaranya dari segi mazhab Indonesia menganut mazhab Syafi’i sedangkan Maroko menganut mazhab Maliki. Lalu dari segi politik dengan Indonesia yang menganut Civil Law System yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda dan Maroko dengan pengaruh hukum Prancis sebagai akibat jajahannya. Adapun yang terakhir dengan adanya pergerakan seperti di Indonesia Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengajukan kembali RUU tentang perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai uu yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Maroko dengan permintaan dari The Women’s Action Union (UAF) agar raja segera merevisi Undang-Undang Hukum Keluarga tetap berlandaskan hukum Islam akan tetapi tetap sesuai dengan hak asasi manusia tuntutan modernitas.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44301
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUTIA WARDAH-FSH.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.