Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43793
Title: Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam perspektif fikih dan HAM TESIS
Authors: Resti Hedi Juwanti
Advisors: Syahrul Adam
Keywords: nafkah anak;putusan;Peradilan Agama Indonesia;Mahkamah Syariah Malaysia;fikih;HAM
Issue Date: 22-May-2018
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Studi ini bertujuan untuk menelaah putusan Peradilan Agama Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Mahkamah Syariah Malaysia khususnya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang nafkah anak pasca perceraian, yang akan dikaji berdasarkan perspektif fikih dan HAM. Sebagai negara yang salah satu sumber hukumnya berasal dari hukum Islam dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), sudah semestinya instrument-instrumen tersebut menjadi landasan bagi undang-undang juga landasan bagi hakim dalam memutus perkara nafkah anak pasca perceraian. Akan tetapi pada prakteknya, belum tentu ketentuan yang terdapat di dalam fikih dan HAM telah diimplementasikan dengan baik, sehingga hak nafkah anak pasca perceraian di dua negara tersebut dapat terealisasikan sebagaimana mestinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap dua puluh putusan dan perundang-undangan Negara Indonesia dan Malaysia, serta buku-buku dan kitabkitab fikih yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Negara Indonesia dan Malaysia, undangundang telah mengatur secara terperinci terhadap perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian, Undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam fikih. Syarat anak harus fakir, ayah mempunyai harta lebih, adanya kesamaan agama, adanya hak waris dan kadar nafkah yang terdapat di dalam fikih, diadopsi oleh perundang-undangan di Indonesia juga Malaysia dan diimplementasikan oleh hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak. Hanya saja di kedua negara ini masih ada celah bagi anak yang tidak mempunyai hak waris untuk mendapatkan nafkah. Undang-undang di kedua negara ini juga telah sesuai dengan ketentuan HAM. Akan tetapi pada implementasinya, di Indonesia masih belum ada lembaga yang khusus untuk melindungi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, sehingga persoalan penelantaran hak nafkah anak pasca perceraian masih menjadi persoalan besar. Sedangkan di Malaysia sudah didirikan sebuah lembaga yaitu Bahagian Sokongan Keluarga yang mempunyai tugas untuk menjaga dan melindungi hak nafkah anak pasca perceraian, mulai dari tuntutan nafkah tersebut didaftarkan hingga diputus oleh hakim dan dieksekusi.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43793
Appears in Collections:Tesis

Files in This Item:
File SizeFormat 
RESTI HEDI JUWANTI-FSH.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.