Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43650
Title: Strategi Indonesia dalam menghadapi klaim “nine-dash line” tiongkok di wilayah perairan kepulauan natuna pada Tahun 2014-2017
Authors: Zahra Shalimah
Advisors: Ahmad Al Fajri
Keywords: Indonesia-Tiongkok; nine-dash line; konsep kepentingan nasional; kebijakan luar negeri
Issue Date: 9-Jul-2018
Publisher: FISIP UIN Jakarta
Abstract: Skripsi ini menganalisa tentang strategi Indonesia dalam menghadapi klaim “Nine-dash line” Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia terhadap wilayah perairan Kepulauan Natuna serta menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas perairan Kepulauan Natuna. Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai sumber dan data yang akan diverifikasi. Skripsi ini berisi tentang profil Kepulauan Natuna serta klaim Tiongkok tentang “nine-dash line” yang tak kunjung selesai. Peneliti mengungkapkan bahwa klaim “nine-dash line” Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Dan klaim “nine-dash line” Tiongkok tersebut sudah berlarut-larut selama beberapa tahun menjadi masalah serius di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dalam konflik tersebut peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki berbagai rencana, upaya dan sikap agar wilayah kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga. Kerangka konseptual yang digunakan dalam skripsi ini ialah framework Daniel S. Papp mengenai kepentingan nasional (national interest) dan framework James N. Rosenau mengenai kebijakan luar negeri (foreign policy). Dari hasil analisa penulis menggunakan kedua kerangka konseptual tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi klaim “Nine-dash line” Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna ialah dengan dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia yang dapat bersifat objektif maupun subjektif karena tidak hanya bersifat materi, namun juga non materi dengan dua aspek kepentingan nasional berupa kriteria ekonomi dan penambahan power di wilayah perairan Natuna tersebut. Dengan kepentingan nasional tersebut, Indonesia menetapkan strateginya dalam kasus ini berupa kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berupa komitmen hingga beberapa plans for action dalam berbagai bidang demi mempertahankan wilayah perairan milik Indonesia yang telah diakui sebelumnya di mata dunia internasional berdasarkan UNCLOS 1982.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43650
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ZAHRA SHALIMAH-FISIP.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.