Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHasani Ahmad Saidid
dc.date.accessioned2019-01-15T04:24:49Z-
dc.date.available2019-01-15T04:24:49Z-
dc.date.issued2018-01-03-
dc.identifier.urihttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43254-
dc.description.abstractAbstraksi: Zakat sebagai instrumen keagamaan yang memiliki misi memberdayakan kaum dhuafa sudah berjalan begitu lama di negeri ini. Akan tetapi baru pada awal era orde baru zakat mulai didorong masuk menjadi legislasi negara. Zakat sangat berpotensi untuk membantu pemerintah menanggulangi persoalan keadilan dan kesejahteaam sosial. Ini sejalan dengan mandat konstitusi. Namun karena situasi politik yang kurang kondusif persoalan zakat ditangguhnkan. Pada tahun 1999 terbit UU No. 38/1999 hal ini menjadi tonggak sejarah ummat islam di Indonesia syariat zakat secara resmi menjadi hukum positiv yang berarti diakui oleh negara. UU ini kemudian diganti dengan UU No.23/2011. Berbeda dengan UU sebelumnya, UU No. 23/2011 memberikan penguatan peran terhadap BAZNAS sebagai leading sector pengelolaan zakat nasional. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang belum patuh kepada perundang-undangan tersebut. Harus ada penegakan hukum zakat.id
dc.language.isoidid
dc.publisherJurnal Bimas Islam-
dc.titleJalan panjang legislasi syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakatid
dc.typeArticleid
Appears in Collections:Pre Print

Files in This Item:
File SizeFormat 
TAFSIR AHKAM EKONOMI.pdf4.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.