Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43193
Title: Urgensi tugas koordinasi dan supervise Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
Authors: Zul Amirul Haq
Advisors: A. Salman Maggalatung
Keywords: supervisi KPK;tugas koordinasi
Issue Date: 10-Jul-2018
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Kelahiran Lembaga Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. Lembaga Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism dalam penanganan kasus korupsi bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. Dalam kerangka inilah maka Lembaga Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) memiliki tugas dibidang koordinasi dan supervisi. Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi, mengatur tentang Fungsi koordinasi dan suprvisi tersebut. Kedua fungsi ini memiliki kepentingan dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Dengan terlibatnya tiga unsur lembaga penegak hukum yakni, Kemisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun hingga saat ini fungsi supervisi dan koordinasi di nilai belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Dari tahun ketahun Lembaga Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) memiliki target yang harus dipenuhi oleh sub bagian koordinasi dan supervisi namun demikian bagi penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi menilai fungsi ini masih sangat jauh dari harapan. Hal tersebut di buktikan dengan bebeapa faktor penghambat jalannnya tugas koordinasi dan suppervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak optimalnya implementasi tugas koordinasi dan supervisi tersebut mengakibatkan dampak hukum yang dapat memperhambat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kesatuan republik indonesia. Di mana penulis menganalisis lebih dalam berdaarkan, beberapa hasil survei dan wawancara dengan lembaga terkait, peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian di korelasikan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tugas koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga kita dapat mengetahui pentingnya tugas koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di amanahkan oleh Peraturan perundang-undangan
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43193
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ZUL AMIRUL HAQ-FSH.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.