Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43188
Title: Urgensi lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
Authors: Yusri Wahyuni
Advisors: Ahmaf Tholabi Kharlie
Irfan Khairul Umam
Keywords: urgensi;Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden;struktur ketatanegaraan Indonesia
Issue Date: 2018
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dengan melihat perbandingan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, komposisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta melihat urgensi nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu peraturan perundang-udangan serta literature dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diolah menggunakan metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini (Wantimpres) memang diperlukan dan dibutuhkan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, agar Presiden mempunyai lembaga khusus yang dapat membantunya dalam memecahkan masalah dan mendapatkan masukan dan pertimbangan yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan menelaah perbandingan Wantimpres dengan DPA dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kedua lembaga ini sebenarnya mirip, tetapi memiliki perbedaan yang prinsip, yang menyebabkan Wantimpres lebih efektif dan efisien daripada DPA. Dari komposisi anggota Wantimpres memang sangat tergantung dari subjektivitas Presiden, perlunya pengaturan tentang dilarangnya politisi untuk diangkat menjadi anggota Wantimpres untuk mengantisipasi adanya kepentingan golongan diatas kepentingan bangsa dan negara. Presiden dalam menjalankan tugasnya memang membutuhkan masukan dan nasihat-nasihat, tetapi bentuk nasihat itu seharusnya tidak dirahasiakan dan harus dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga ini kepada publik.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43188
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
YUSRI WAHYUNI-FSH.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.