Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43184
Title: Kewenangan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI (tinjauan yuridis Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)
Authors: R. Wulida Misdillah Almatin
Advisors: Fathuddin
Mufidah
Keywords: kewenangan DPR;kewenangan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI;Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah khususnya studi ilmu hukum. Studi ini menganalisa bagaimana kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon panglima Tentara Nasional Indonesia dalam konteks sistem ketatangeraan Indonesia. Latar belakang penilitian ini didasari adanya asumsi dari kebanyakan masyarakat bahwa Indonesia kini berada di legislative heavy yang kemudian menyalahi aturan dari sistem Presidensial. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum seperti perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan menggunakan teknik pendekatan studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum, bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Dasar, Undangundang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Risalah perubahan Undang-undang Dasar sebelum amandemen dan pasca amandemen, dan aturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat ahli, publikasi tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat atas kasus yang terkait. Serta bahan hukum tersier seperti bahan nonhukum, website, sumber-sumber yang mencakup pada pokok permasalahan materi. Hasil penelitian ditemukan bahwa menjadi hal yang penting persetujuan DPR dalam pengangkatan panglima TNI, karena negara Indonesia menganut sistem presidensial yang sangat mengedepankan prinsip check and balances, dimana prinsip ini menjadi salah satu acuan agar tidak terjadi kesewenangwenangan. Selain daripada itu sudah menjadi tugas DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi lembaga eksekutif dalam mengambil keputusan, khususnya dalam pengangkatan calon Panglima TNI
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43184
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
R. WULIDA MISDILLAH ALMATIN-FSH.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.