Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43162
Title: Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai state auxiliary organs dalam mewujudkan good governance di Indonesia
Authors: Ade Firmansyah
Advisors: Fahmi Muhammad Ahmadi
Siti Hanna
Keywords: Ombudsman;state auxiliary organs;good governance;maladministrasi
Issue Date: 16-Jul-2018
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi Ombudsman sebagai State Auxiliary Organs dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia berdasarkan kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia serta pandangan islam terhadap kedudukan dan fungsinya, dan peran Ombudsman dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dalam dugaan maladministrasi penataan jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) pada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai kedudukan Ombudsman sebagai State Auxiliary Organs dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi Ombudsman sebagai State Auxiliary Organs dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam fungsinya lembaga pengawas pelayanan publik berkontribusi besar dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia, kedudukan Ombusamn Republik Indonesia dalam ketatanegaraanindonesia adalah sebagai State Auxiliary Organs atau sebagai lembaga Negara bantu / lembaga Negara bantu, Fungsinya sebagai lembaga pengawas Ombudsman hampir sama dengan lembaga Wilayah Al-Hisbah dalam islam dan dalam prosedur pemeriksaan Ombudsmana juga mendahulukan klarifikasi yang dalam islam disebut Tabayyun, Peran Ombudsman dalam kasus dugaan maladministrasi penataan jalan Jatibaru Raya Tanah Abang menumukan bahwa ada 4 hal dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu : Tidak Kompeten, Penyimpangan Prosedur, Pengabaian Kewajiban Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43162
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ADE FIRMANSYAH-FSH.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.