Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43141
Title: Perumusan kebijakan perspektif good governance: (Studi pada proses perumusan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri pada Tahun 2015-2017)
Authors: Kholid Suryadi Ahmad
Advisors: Haniah Hanafie
Keywords: UU 39 Tahun 2004 Tentang PPTKLN; TKI; LSM; pemerintah; pengusaha; revisi; judul; isi; pemilihan kata
Issue Date: 3-Nov-2017
Publisher: FISIP UIN Jakarta
Abstract: Skripsi dengan judul “Perumusan Kebijakan Perspektif Democratic Governance: Studii Pada Proses Perumusan Revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Kementerian Ketenagakerjaan” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses revisi yang sedang berlangsung dari mulai 2008 sampai 2017 ini belum dapat dirampungkan, dan apa yang menjadi kendala dalam prosesnya. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif yaitu studi kasus dengan cara wawancara (face to face) kepada pihak LSM (Serikat Buruh Migran Indonesia dan Migrant Care), kepada pihak pengusaha (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), kepada pihak pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan kepada pihak akademisi Prof. Aloysious Uwiyono (Guru Besar Fakultas Hukum UI) yang dari awal sudah mengikuti proses perumusan UU ini pada tahun 2004. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini pertama adalah teori democratic governance yang memahami publik secara lebih holistik khususnya menyoalkan ketimpangan dalam internal publik. Teori ini adalah terobosan yang akan membantu memformat relasi antar aktor dalam proses perumusan kebijakan secara lebih baik, karena memperhatikan pentingnya keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang lebih lemah dan potensial menerima kerugian. Yang kedua adalah teori kebijakan publik James E. Anderson yaitu menerangkan serangkaian atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengambilan data dari tujuh informan stakeholders menunjukkan bahwa hampir semuanya mengatakan Undangundang No.39 Tahun 2004 Tentang PPPTKLN bermasalah dan harus direvisi. Pertama, UU ini tidak ada naskah akademik sebagaimana syarat mutlak dalam pembuatan UU. Kedua, lebih banyak memberikan kewenangan kepada pihak swasta. Ketiga, belum menjelaskan secara rinci kewenangan instansi terkait. Keempat UU ini belum dapat melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri karena hanya ada 8 pasal perlindungan dari 109 jumlah pasal.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43141
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
KHOLID SURYADI AHMAD.FISIP.pdf4.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.