Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43030
Title: Pelaksanaan pilihan bentuk kelembagaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Tangerang Selatan
Authors: Mohamad Alen Aliansyah
Advisors: Khamami Zada
Keywords: pelaksanaan peraturan;pilihan hukum;kelembagaan;BMT
Issue Date: 5-Oct- 2
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan terhadap potensi dari 2 (dua) bentuk pilihan kelembagaan bagi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Tangerang Selatan, yakni lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KemenKUKM RI) Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadikan BMT di Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pilihan kelembagaan tersebut. Alasan-alasan tersebut ditinjau melalui komponen-komponen sistem hukum dari perspektif sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris melalui pendekatan sosiologis dengan ranah yuridis sosiologis. Sumber penelitian ini didapatkan melakukan teknik wawancara kepada BMT di Kota Tangerang Selatan dengan dibantu oleh sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan judul skripsi ini . Hasil penelitian menemukan bahwa 4 (empat) BMT di Kota Tangerang Selatan memilih bentuk kelembagaan KSPPS. BMT tersebut adalah BMT Al-Fath IKMI, BMT UMJ, BMT At-Taqwa, dan BMT Al-Bayan. Implikasi pilihan kelembagaan tersebut bagi BMT di Kota Tangerang Selatan adalah terkait kegiatan, cakupan wilayah, dan pengawasan tunduk kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KemenKUKM RI) Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Alasan dalam melakukan pilihan kelembagaan tersebut didasarkan kepada keuntungan atau kemanfaatan dari kelembagaan KSPPS yang didapatkan jauh lebih baik, sedangkan kelembagaan LKMS dianggap menimbulkan kerugian bagi BMT. Keuntungan dan kerugian yang menjadi alasan dalam memilih kelembagaan oleh BMT di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh 2 (dua) komponen dari sistem hukum, yaitu substansi dan struktur hukum. Akan tetapi, secara dominan komponen hukum tersebut dipengaruhi oleh substansi hukum dari pengaturan LKMS. Terdapat 3 (tiga) BMT di Kota Tangerang Selatan yang memilih komponen substansi hukum tersebut, BMT tersebut adalah BMT Al-Fath IKMI, BMT Al-Bayan, dan BMT UMJ. BMT At-Taqwa beralasan bahwasannya komponen struktur hukum yang lebih melandasi terciptanya kerugian apabila BMT At-Taqwa memilih LKMS. Perbedaan tersebut karena masing-masing keadaan, kondisi, serta waktu dari masing-masing BMT berbeda-beda
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43030
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MOHAMAD ALEN ALIANSYAH-FSH.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.