Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43016
Title: Nafkah iddah pada cerai talak isteri yang nusyuz (analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/PDT.G/2017/PA.JB)
Authors: Amza Maulana
Advisors: Ahmaf Tholabi Kharlie
Keywords: nusyuz;nafkah iddah;Perkara Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB
Issue Date: 24-Sep-2018
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB kasus cerai talak yang menetapkan nafkah iddah bagi isteri yang melakukan nusyuz dan bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Serta untuk mengetahui status nafkah iddah bagi isteri yang nusyuz dari sudut pandang Agama Islam dan dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dari sudut keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menemukan sebuah pemahaman dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan pendekatan normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sedangkan untuk data skunder menggunakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB, peraturan perundang-undangan dan bukubuku yang terkait. Teknis penulisan yang digunakan berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Berdasarkan dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tidak setiap perkara cerai talak akibat isteri yang nusyuz gugur hak nafkah iddahnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila isteri melakukan nusyuz akibat sikap suami maka hakim boleh menetapkan nafkah iddah bagi isteri ataupun apabila ternyata suami menyatakan bersedia dan rela untuk memberikan nafkah iddah maka hakim boleh menetapkan nafkah iddah bagi isteri yang nusyuz. Hakim pun berpendpat bahwa pasal yang tertuang didalam KHI pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 bukan pasal yang tetap akan tetapi dapat berubah sesuai keadaan yang terjadi karna hakim pun memiliki sifat bebas berpendapat jikalau hakim melihat ada yang lebih mashlahat. Lalu jika dilihat dari alasan-alasan yang digunakan hakim dalam menetapkan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz, hakim berpegangan kepada teori keadilan gender. Di mana hakim lebih mengedepankan keadilan bagi mantan isteri dengan menilai bahwa isteri takan melakukan nusyuz tanpa ada sebab dan melihat betapa berat kehidupan bagi mantan isteri setelah perceraian. Dengan demikian hakim telah merubah keadilan formal menjadi keadilan yang subtantif. Yaitu, merubah keadilan yang sesuai dengan bunyi ketentuan hukum yang tertulis kepada keadilan yang secara nyata berlaku dan dapat dinikmati
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43016
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
AMZA MAULANA-FSH.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.