Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42929
Title: Upaya keberatan dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha (studi kasus putusan No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY Perkara Persekongkolan Tender)
Authors: Dian Bahtiar
Advisors: Burhanuddin Yusuf
Keywords: upaya kebaratan;Pengadilan Negeri;Putusan Sela KPPU
Issue Date: 10-Oct-2018
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses upaya keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan Negeri menurut Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan di hubungkan dengan Peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 Tentang tatacara dan Penanganan Perkara Persaingan Usaha, dan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dengan di hubungnkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 225/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY perkara Persekongkolan Tender. Untuk dilihat apakah penangan perkara ini telah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan, buku-buku, majalah dan jurnal, serta yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses upaya hukum berupa upaya keberatan terhadap putusan KPPU tidak semudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, karena selain penegak hukum yang membutuhkan kordinasi dan kesepakatan yang baik dalam menangani perkara persaingan usaha, juga terdapat casenorm (kecacatan norma), yakni yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Karena selain KPPU berwenang sebagai lembaga yang memutus perkara juga sebagai pihak termohon ketika diajukannya upaya hukum keberatan oleh pelaku usaha di Pengadilan Negeri, dan juga ketika dibutuhkannya fakta baru, maka Majelis Hakim melalui putusan selanya memerintahkan KPPU untuk dilaksanakannya pemeriksaan tambahan dengan batas waktu yang singkat.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42929
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
DIAN BAHTIAR-FSH.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.