Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrfan R. Hutagalungid
dc.contributor.authorAlfira Maya Jelitaid
dc.date.accessioned2018-12-05T03:50:54Z-
dc.date.available2018-12-05T03:50:54Z-
dc.date.issued2018-06-06-
dc.identifier.urihttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42792-
dc.description.abstractSkripsi ini menganalisa respon Tiongkok terhadap reinterpretsi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang pada periode 2015-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana respon Tiongkok dalam menanggapi reinterpretasi pasal 9 terkait militer Jepang yang kembali aktif dan dapat beroperasi di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dan referensi melalui studi pustaka. Penggunaan kekuatan atau “use of force” Jepang pasca reinterpretasi diperbolehkan untuk beroperasi di luar negeri dengan beberapa persyaratan. Kebijakan Jepang untuk menetapkan interpretasi baru terhadap Pasal 9 Konstitusi 1947 merubah dinamika internasional. Terutama dalam hal keamanan dan stabilitas perdamaian di regional Asia Timur dan global. Tiongkok sebagai salah satu negara berpengaruh di Asia dan dunia menganggap reinterpretasi Pasal 9 tersebut sebagai ancaman. Bagi Tiongkok, hal tersebut adalah ancaman terhadap eksistensi, kepentingan nasional dan keberlangsungan hidupnya. Argumen ini dirumuskan melalui tahapan analisa, yaitu dengan melihat hubungan bilateral Tiongkok-Jepang, konflik yang melibatkan kedua negara dan sistem internasional yang melatarbelakangi kebijakan reinterpretasi Pasal 9 yaitu Amerika Serikat yang kemudian dianalisa dengan menggunakan kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori neorealisme dan konsep balance of power. Dari hasil analisa dengan menggunakan teori dan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dinamika baru di sistem internasional akibat dari reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang, Tiongkok merespon negatif kebijakan tersebut karena tuntutan sistem internasional itu sendiri. Tiongkok merasa survival atau keberlangsungan hidup dan kepentingan nasionalnya terancam dengan meningkatnya kemampuan militer Jepang. Sehingga, Tiongkok merasa perlu untuk melakukan upaya penolakan diikuti dengan beberapa kebijakan yang bersinggungan dengan militer dan keamanan sebagai tindakan balance of power untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mengamankan eksistensi serta keberlangsungan hidupnya.id
dc.language.isoidid
dc.publisherJakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullahid
dc.subjectPasal 9 Konstitusi 1947 Jepang; reinterpretasi; militer; alians; kepentingan nasional; balance of power; surviva; Amerika Serikat.id
dc.titleRespon Tiongkok terhadap reinterpretasi pasal 9 konstitusi 1947 Jepang Periode 2015-2017id
dc.typebachelorThesisid
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ARIEF RACHMAN SACITA-FISIP.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.