Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42462
Title: Dampak kebijakan pemerintah pusat di Thailand Selatan: Studi Kasus tragedi masjid krue se dan insiden tak bai
Authors: Agidia Oktavia
Advisors: Amelia Fauziah
Keywords: Tragedi Masjid Krue Se;Insiden Tak Bai,;Dinamika Kebijakan Politik
Issue Date: 9-Jul-2018
Publisher: Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Skripsi ini bertujuan menganalisa dampak dari kebijakan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra atas Tragedi Masjid Krue Se dan Insiden Tak Bai di Thailand Selatan. Konflik minoritas di Thailand Selatan memang bukan peristiwa baru akan tetapi konflik yang mulai surut pada tahun 1990-an mengalami peningkatan kembali di masa pemerintahan Thaksin Shinawatra sejak tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penulis menggunakan sumber primer berupa laporan pemerintah atas tragedi Masjid Krue Se dan Insiden Tak Bai yang didukung oleh laporan-laporan yang dilakukan Human Right Watch, International Crisis Group, The Asia Foundation dan surat kabar. Penulis menguji dugaan Duncan McCargo bahwa situasi di Thailand Selatan sangat dipengaruhi oleh dinamika perpolitikan nasional. Maka penulis menggunakan teori Dinamika Kebijakan Internal Pemerintah dalam penelitian ini. Penulis mengkaji apakah perubahan menuju demokrasi di Thailand memiliki implikasi dalam hadirnya kembali gejolak pemberontakan di Thailand Selatan. Untuk itu, penulis menelisik lebih jauh kebijakankebijakan yang dilakukan pemerintah pusat Thailand dalam menangani peningkatan kekerasan yang terjadi. Sementara Pemerintah Thailand menduga bahwa terorisme transnasional patut dicurigai sebagai salah satu dalang di balik Tragedi Masjid Krue Se dan Insiden Tak Bai di Thailand Selatan. Penulis mendapatkan temuan bahwa Tragedi Masjid Krue Se dan Insiden Tak Bai dipicu oleh kesalahan kebijakan yang dilakukan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kebijakan Thaksin membubarkan Civil Police Millitary Task Force 43 (CPM-43) dan Southern Border Province Administration Centre (SBPAC) karena mengira lembaga yang didirikan oleh Prem Trinsulanond terkait erat dengan jaringan monarki. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya kekerasan di Thailand dan khususnya memicu Tragedi Masjid Krue Se dan Insiden Tak Bai.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42462
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fulltext.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.