Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42361
Title: Konsep mediasi penal untuk restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ( perspektif hukum pidana islam dan hukum positif )
Authors: Helmi Arisandi
Advisors: Nahrowi
Indra Rahmatullah
Keywords: Restorative Justice;Mediasi Penal;Hukum Islam
Issue Date: 29-Jun-2016
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komperatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari undang-undang, peraturan mahkamah agung, serta surat kepala kepolisian. Dan data skunder diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (sistem peradilan pidana) memakan waktu yang sangat lama karana dalam suatu tindak pidana tidak hanya murni pidana, tetapi ada unsur perdata sehingga yang harus diperhatikan adalah kepentingan hak-hak korban. Salah satu bentuk Keadilan Restoratif adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Melalui proses mediasi penal diperoleh puncak keadilan tertinggi karna terjadinya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Selain itu, melalui mediasi penal mempunyai implikasi bersifat positif bahwa secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit. Islam ternyata jauh lebih dahulu telah mengenal konsep yang mirip seperti Restoratif Justice sebelum cara berfikir hukum pidana modern. Islam telah mengedepankan hak-hak korban tindak pidana dalam bentuk diat. Dalam hukum Islam masalah kejahatan menyangkut jiwa manusia selain menyangkut masalah publik juga mengandung adanya masalah perdata. Adanya unsur keperdataan membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris (keluarga korban), dengan demikian keluarga korban dapat memilih bentuk hukuman apakah dengan Qishash ataukah Diat.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42361
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
HELMI ARISAND-FSH.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.