Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42251
Title: Independensi Jaksa Agung dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum (studi kasus : Deponering Bambang Wijayanto)
Authors: Bagdhady Zanjani Al Misbakh
Advisors: Alfitra
Syafrudin Makmur
Keywords: Jaksa Agung;independensi;deponering
Issue Date: 30-Sep-2016
Publisher: Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Hasil analisis ini mengungkap permasalahan independensi Jaksa Agung terletak pada ketentuan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan tersebut memiliki makna besarnya pengaruh eksekutif terhadap Kejaksaan RI yang menyebabkan Kejaksaan tidak Independen. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna menutup celah yang memberikan peluang pada lembaga Kejaksaan untuk tidak Independen. Perubahan tersebut ditekankan poin-poin krusial pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang menjadi sumber utama yang menyebabkan Kejaksaan tidak independen. Pertama, pola pengangkatan Jaksa Agung haruslah diubah dengan menghindari dominasi tunggal Presiden dalam proses pengangkatanya, melainkan juga mengikutsertakan lembaga-lembaga terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna terciptanya sistem check and balances. kedua, ketentuan pemberhentian Jaksa Agung pun jelas harus diubah, ketentuan ini adalah “tenaga” terbesar eksekutif dalam kontribusinya atas tidak independensinya Kejaksaan. Dalam pasal 22 ayat (4) dijelaskan bahwa Jaksa Agung berhenti apabila masa jabatanya berakhir, namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang periode masa jabatan Jaksa Agung. Keadaan ini amat sangat berpotensi menghilangkan independensi Kejaksaan. Jaksa Agung dapat diberhentikan kapanpun tergantung pada keinginan presiden. Dengan permasalahan Kejaksaan yang dinilai tidak independen dan tidak ada penjelasan secara limitatif apa makna dari “kepentingan umum”. Yang berarti hanya pada pandangan subjektif Jaksa Agung semata. Maka akan sangat berpotensi memberikan dampak negatif pada objektifitas pemberian deponering, pemberian deponering karena desakan pihak luar criminal justice system atau desakan politik tertentu akan memperkeruh wajah penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis beranggapan bahwa penyampingan perkara demi kepentingan umum atas kasus Bambang Wijayanto tidaklah tepat. Lebih baik menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya kepada criminal justice system yang berlaku.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42251
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
BAGDHADY ZANJANI AL MISBAKH-FSH.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.