Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41801
Title: Pewarisan harta di Minangkabau (studi komparatif hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))
Authors: Adeb Davega Prasna
Advisors: Mesraini
Ahmad Bisyri Abdul Shomad
Keywords: harta pusaka tinggi;harta pusaka rendah;kolektif
Issue Date: 12-Apr-2017
Publisher: Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sistem pewarisan harta pusaka dalam Adat Minangkabau dibandingkan dengan sistem pewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga untuk menjawab beberapa pendapat selama ini beredar yang mengatakan bahwa sistem pewarisan harta di Minangakabau bertolak belakang dengan sistem pewarisan Islam. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative (penelitian hukum normatif) dengan metode library research (kajian kepustakaan). Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yang dalam hal ini penulis membandingkan antara hukum adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah, persamaannya selanjutnya pada pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan karena tidak memenuhi unsur harta warisan dalam Islam, sehingga tidak diberlakukan hukum waris Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41801
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
ADEB DAVEGA PRASNA-FSH.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.