Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlfitraid
dc.contributor.authorMuhammad Reyza Ramadhanid
dc.date.accessioned2018-10-10T03:49:18Z-
dc.date.available2018-10-10T03:49:18Z-
dc.date.issued2017-11-14-
dc.identifier.urihttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41781-
dc.description.abstractStudi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan pertimbangan penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pindana korupsi serta ditinjau dalam perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan kata lain penelitian ini bertitik tolak dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi, serta dokumen yang berasal dari internet yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa latar belakang kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pidana korupsi adalah demi mewujudkan peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dengan beberapa alasan seperti; tidak ditemukan alat/barang bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana baik ringan, umum maupun ekstra ordinary seperti korupsi, tersangka meninggal dunia dan tidak terdapat unsur-unsur pidana dalam peristiwa yang terjadi sesuai dengan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Jaksa Agung nomor 518/A/J.A/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Batas kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dibatasi dengan jaminan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana individu masyarakat harus mendapat jaminan keadilan dan persamaan di depan hukum serta lepas dari intervensi hukum dan kriminalisasi yang dipaksakanid
dc.language.isoidid
dc.publisherJakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullahid
dc.subjectkewenangan penyidikid
dc.subjecttindak pidana korupsiid
dc.subjecthak asasi manusiaid
dc.titleKewenangan penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif HAMid
dc.typebachelorThesisid
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUHAMMAD REYZA RAMADHAN-FSH.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.