Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41418
Title: Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam berperkara di persidangan (studi Putusan Nomor : 1681K/Pdt/2011 dan 101/Pdt.G/2013/PN.AB)
Authors: Muchammad Iqbal Alattas
Advisors: Alfitra
Tresia Elda
Keywords: kedudukan Memorandum of Understanding;konsekuensi hukum Memorandum of Understanding;Memorandum of Understanding dalam hukum positif
Issue Date: 13-Jul-2017
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini berutujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dari Memorandum of Understanding (MoU) di Indonesia, apakah pelanggaran terhadap isi Memorandum of Understanding (MoU) hanya memiliki konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi moral semata atau lebih dari itu, serta bagaimanakah kedudukan dan perapannya dalam perspektif hukum kontrak dan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologi dengan cara melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat bagaimanakah kondisi yang ada di lapangan dan peraturan perudang-undangan yang berlaku terhadapnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) adalah sama atau dapat disejajarkan dengan kontrak apabila pasal- pasal yang ada di dalamnya bersubstansi pada pencantuman hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga jelas suatu Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat oleh para pihak, terutama apabila memang ditujukan untuk mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, harus memenuhi unsur-unsur syarat sah suatu perjanjian, yaitu pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehingga dengan terpenuhinya hal- hal ini, Maka Memorandum of Understanding (MoU) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di persidangan karena mengandung unsur pembuktian baik yang bersifat formiil maupun materiil dan mengikat para pihak seperti layaknya Undang- undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41418
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUCHAMMAD IQBAL ALATTAS-FSH.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.