Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41380
Title: Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan
Authors: Khamami
Advisors: M.Atho Mudzhar
Issue Date: Nov-2014
Publisher: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Studi ini menemukan bahwa pemberlakuan hukum jinayah di Aceh dan Kelantan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu kehendak politik pemberlakuan hukum jinayah dan materi hukum jinayah. Dari segi kehendak politik, persamaan dan perbedaan pemberlakuan hukum jinayah Aceh dan Kelantan ditentukan oleh model interaksi antara kehendak politik hukum nasional, kehendak politik Pemerintahan Daerah, respon partai politik, dan respon masyarakat. Dari segi materi hukum, persamaan dan perbedaan pemberlakuan hukum jinayah Aceh dan Kelantan ditentukan oleh tingkat pemberlakuan qis}a>s} , h}udu>d dan ta ‘ zi>r . Temuan tentang besarnya peranan kehendak politik penguasa ini mendukung teori Mahfudh MD (2006) yang menyatakan bahwa hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berinteraksi dan saling bersaing. Teori Mahfudh ini masih bersifat umum karena studi ini justru menemukan bahwa politik itupun masih bervariasi, yakni politik hukum nasional dan politik Pemerintahan Daerah atau bahkan saling bertentangan antara keduanya. Studi ini juga mendukung teori M.B. Hooker (2013) yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum (syariah) selalu merupakan konstestasi politik di level Pusat dan Daerah karena syariat Islam pada dasarnya bersifat ideologis, yang selalu dinegosiasikan baik secara rasional maupun tidak rasional. Studi ini memodifikasi temuan Kikue Hamayotsu (2003) yang menyatakan bahwa formalisasi syariat Islam semata-mata merupakan insentif politik ( p o li t i c a l i n s e n t i v e ) dari elit penguasa untuk mengelola sistem patronase kepada pemilih Muslim, tetapi justru merupakan hasil interaksi antara kehendak politik politik hukum nasional, kehendak politik Pemerintahan Daerah, respon partai politik dan masyarakat. Studi ini juga memodifikasi temuan M. Buehler (2008) yang menyatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh hanya merupakan akumulasi politik kekuasaan yang dimainkan oleh elit lokal, tetapi justru merupakan kehendak politik elit Pusat. Studi ini juga memodifikasi temuan Much. Nur Ichwan (2007) dan Kamaruzzaman Busttaman-Ahmad (2009) yang menyatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam semata-mata hanya merupakan upaya Pemerintahan Negara untuk menyelesaikan konflik di daerah, melainkan hasil interaksi antara kehendak politik hukum nasional dan kehendak politik Pemerintahan Daerah, respon partai politik dan respon masyarakat ketika xiv daerah itu berstatus negara bagian dalam sistem federasi atau berstatus otonomi khusus dalam sistem negara kesatuan. Dari segi materi hukum, studi ini mendukung temuan Mohammad Hashim Kamali yang menyatakan pemberlakuan hukum jinayah di Kelantan mengadopsi fikih konvensional. Studi ini menemukan bahwa hukum jinayah yang diberlakukan di Kelantan mengadopsi pendapat empat mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi‘i, dan Hambali. Sebaliknya, studi ini berbeda dengan temuan Mohd. Said bin Mohd. Ishak yang menyatakan bahwa hukum jinayah yang diberlakukan di Kelantan hanya mengacu pada mazhab Syafi‘i. Terkait peranan gerakan radikalisme, studi ini membantah pendapat Ira M. Lapidus (1997), Peter G. Riddel (2005), Robin Bush (2008), dan Haedar Nashir (2009) yang menyatakan bahwa perjuangan pemberlakuan syariat Islam merupakan fenomena gerakan radikalisme Islam dan jalan kekerasan, melainkan dengan perjuangan politik secara damai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( f i e l d r e s e a r c h ) dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, pendekatan fikih, pendekatan sejarah, dan pendekatan sosiologi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan dengan membandingkan kehendak politik pemberlakuan hukum jinayah dan materi pemberlakuan hukum jinayah di Aceh dan Kelantan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap informan di Aceh dan Kelantan, seperti IAIN Ar-Raniry, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, ulama dayah (pesantren), anggota DPRA Partai Demokrat, Partai Aceh, anggota DUN PAS, UMNO, dan PKR, Mahkamah Syar’iyyah Kelantan, Mufti Kelantan, dan masyarakat akar rumput dari kalangan Muslim dan Non-Muslim. Data lainnya bersumber dari dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Aceh dan Kelantan, seperti Enakmen Kanun Jinayah Syariah (I) 1983 Negeri Kelantan, Draft Enakmen Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan, UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, dan Draft Qanun Jinayah 2009.
Description: xxii,291
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41380
Appears in Collections:Disertasi

Files in This Item:
File SizeFormat 
KHAMAMI-SPS.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.