Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41376
Title: Pengaturan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ( studi keterlambatan penetapan APBD DKI 2015 )
Authors: Agie Zaky Fathul Jamil
Advisors: Djawahir Hejazziey
Keywords: DPRD DKI Jakarta;anggota DPRD;Badan Anggaran DPRD;Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Issue Date: 14-Sep-2017
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat penetapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Fungsi anggaran DPRD merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan yang harus dijalankan dan hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Pemda tahun 2014 yang menyebutkan bahwa fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Dalam penyusunan APBD ada beberapa tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam prakteknya dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2015 hampir semuanya mengalami keterlambatan. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara ilmiah yaitu dalam ranah kajian ilmu hukum, baik secara praktis dan akademis. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Bahan hukum yang digunakan penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Hasil dari analisis dan penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan APBD DKI Jakarta dan tidak mematuhi ketentuan tentang penyusunan APBD dalam perundang-undangan. Karena pada penyusunan APBD, salah satu badan dalam DPRD yakni Badan Anggaran yang mana tuagsnya untuk membahas bersama mengenai APBD DKI yang tidak kunjung terbentuk hingga awal Desember atau pada batas akhir penetapan APBD DKI berdasarkan ketentuan undang-undang
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41376
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
AGIE ZAKY FATHUL JAMIL-FSH.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.