Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41260
Title: Keputusan Palestina Menjadi Anggota Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court) Tahun 2015
Authors: Muhammad Bahrel Wafi
Advisors: Irfan R. Hutagalung
Keywords: Palestina, ICC, PNA, NGO, Track One Diplomacy, Track Two Diplomacy.
Issue Date: 14-Oct-2016
Publisher: Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
Abstract: Skripsi ini membahas keputusan Palestina menjadi anggota Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) tahun 2015. Terhambatnya proses diskusi damai antara Palestina dan Israel selama bertahun-tahun menyebabkan kesepakatan final mengenai garis batas kedua negara antara Palestina dan Israel belum tercapai. Hal tersebut juga ditambah dengan intensitas serangan militer serta kejahatan serius yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina (Occupied Palestinian Territory) sehingga termasuk dalam kategori kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida yang telah diatur oleh hukum humaniter internasional. Melihat kondisi tersebut, Palestina membutuhkan solusi alternatif untuk menekan Israel agar segera memulai kembali diskusi damai dan mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina. Oleh karena itu, pilihan untuk mengaksesi Statuta Roma yang berimplikasi kepada keanggotaan di Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dilihat oleh Palestina sebagai pilihan utama pada tahun 2015. Namun, tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Israel membuat langkah Palestina sedikit terhalangi untuk menjadi anggota ICC. Untuk itu, Palestina menggunakan strategi diplomasi sebagai kunci kesuksesan meraih anggota ICC pada tahun 2015. Strategi diplomasi inilah yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan upaya diplomasi Palestina menjadi anggota Mahkamah Kejahatan Internasional. Kemudian, untuk mengelaborasi secara mendalam, kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep kepentingan nasional, kebijakan luar negeri dan diplomasi. Dalam pengambilan keputusan untuk bergabung menjadi anggota ICC, Palestina mendefenisikan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan luar negeri. Implementasi kebijakan luar negeri tersebut menggunakan pendekatan diplomasi dengan 2 jalur yaitu track one diplomacy dan track two diplomacy. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah (PNA) dan NGO Palestina melakukan strategi diplomasi tersebut yang menyebabkan keberhasilan pada keanggotaan Palestina di ICC pada tahun 2015
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41260
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MUHAMMAD BAHREL WAFI-FISIP.pdf.pdf26.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.