Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38178
Title: Problematika pendirian rumah ibadah di Aceh (analisis peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007)
Authors: Bisril Hadi
Advisors: M. Ridwan Lubis
Issue Date: 14-Feb-2017
Publisher: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017
Abstract: Pada dasarnya beribadah dan membangun rumah ibadah adalah dua hal yang berbeda. Beribadah merupakan ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan membangun rumah ibadah adalah tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena berhubungan dengan hal-hal yang fundamental, seperti: kepemilikan tanah, kedekatan lokasi, dan lain sebagainya. Mendirikan rumah ibadah di Aceh tidak semudah mendirikan rumah ibadah di daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sebetulnya sudah sangat detail dalam mengatur pendirian rumah ibadah, tapi di tingkat daerah khususnya Aceh merasa penting untuk menindaklanjuti dengan aturan yang lebih detail lagi karena Aceh mempunyai keistimewaan dan kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2016. Berkaitan dengan pendirian rumah ibadah di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 disingkat Pergub. Dikeluarkannya Pergub ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi kalangan yang mendukung beranggapan bahwa adanya Pergub ini merupakan langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai agama mayoritas di Aceh. Sebaliknya, bagi golongan yang kontra menganggap bahwa Pergub ini mempersempit peluang minoritas dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh. Kekurangan yang terdapat pada Pergub ini adalah posisi landasan hukumnya belum kuat dan tidak adanya sanksi hukum bagi yang melanggar. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh segera mengesahkan qānūn/peraturan daerah agar status hukumnya lebih kuat. Selain memperkuat kerukunan umat beragama, kehadiran qānūn ini diharap mampu menyelesaikan permasalahan pendirian rumah ibadah di Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengkaji muatan-muatan yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 dan realisasi pelaksanaannya serta untuk mengetahui bagaimana respon umat beragama dan Pemerintah Daerah terkait muatan dalam Pergub tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui realita interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Dalam usaha memperoleh data, penulis melakukan wawancara (interview) dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat mewakili untuk mendeskripsikan mengenai masalah yang diteliti. Adapun dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38178
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
BISRIL HADI-FU.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.