Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35311
Title: Konsepsi negara kesejahteraan dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Other Titles: --
Authors: Mamur Rizki
Advisors: Muhtadi
Keywords: negara kesejahteraan;pancasila;residu;undang-undang dasar
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Series/Report no.: --;--
Abstract: Negara kesejahteraan merupakan model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Pilihan model seperti itu juga telah diinisiasi oleh para pendiri bangsa dan tertuang jelas dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945. Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep dan praktik negara kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library reasearch) dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analisis, Deskriptif berarti memaparkan dan menggambarkan secara objektif isi seluruh UUD 1945 dan Pancasila yang berkaitan dengan materi muatan negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan sosial. Sementara analitis berarti upaya memahami posisi, pemikiran, dan upaya menularkan gagasan baru tentang konsep negara kesejahteraan disertai kritik dan kesimpulan. Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa Indonesia menganut negara kesjehateraan. Hal tersebut tertuang jelas dalam undang-undang dasar dan bertumpu pada sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dimana dalam proses perumusan Pancasila para pendiri bangsa menghendaki bentuk Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Kemudian prinsip dalam UUD 1945 mengakomodir ketiga konsep rezim negara kesejahteraan. Konsep residual welfare state tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Konsep universal welfare state tertuang dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 ayat 2, 3, 4. Konsep social insurance welfare state tercermin pada pasal 28C ayat 2. Sementara pada praktiknya Indonesia lebih dekat dengan Konsep Residual Welfare State, hal itu terlihat dari program-program yang dikeluarkan lebih bersifat kuratif dan residu. Kata kuci: Negara kesejahteraan; Pancasila; deskriptif analisis; undang-undang dasar; residu
Description: vi, 88 hal,; 29,5 cm
metadata.dc.description.uri: --
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35311
ISSN: --
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
MAMUR RIZKI-FDK.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.