Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34724
Title: Gus Dur Dan Agama Khonghucu Di Indonesia
Authors: Faur Rasid
Advisors: Ikhsan Tanggok
Issue Date: 17-Apr-2017
Abstract: Tionghoa masuk ke Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman Hindia-Belanda, keturunan Tionghoa mendapatkan berbagai diskriminasi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Pada masa pemerintahan Orde Lama etnis Tionghoa dan umat Khonghucu sempat mendapat pengakuan dari Negara dengan Keppres No. 1 tahun 1965 tentang penodaan dan penyalahgunaan agama. Pada masa Orde Baru selama 32 tahun, agama Khonghucu mengalami diskriminasi karena adanya Inpres No. 14 tahun 1967. Ketika masa pemerintahan Gus Dur mencabut Inpres No. 6 tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 tahun 1978 tentang pembatasan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 tahun 2000, maka di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah agama yang diakui oleh pemerintah maupun agama yang tidak diakui oleh pemerintah. Maka pemikiran dan sikap Gur Dur ini menjadi menarik untuk diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis, pendekatan historis ini digunakan untuk mengkaji sejarah agama Khonghucu di Indonesia pada masa Hindia belanda sampai reformasi dan filosofis untuk merumuskan secara jelas hakikat yang mendasari konsep-konsep pemikiran Gus Dur. Kajian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini berupaya menelusuri bagaimana peran Gus Dur dalam melegalkan agama Khonghucu dan memahami pemikiran beliau terhadap keberagaman yang ada di Indonesia serta sejarah agama Khonghucu dari masa kemasa. Sebagai seorang presiden yang mewakili rakyatnya tentu Gus Dur harus mengakomodasi semua keperluan rakyatnya tanpa terkecuali termasuk masalah keyakinan yang dianut rakyatnya. Umat Khonghucu tentu sangat bersyukur jika urusan keagamaan mereka sudah dapat diakui dan diakomodasi segala keperluannya oleh pemerintah. Maka dari itu, hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yakni dihapusnya istilah agama yang diakui oleh pemerintah maupun agama yang tidak diakui oleh pemerintahan Gus Dur dengan berlandaskan pada azas Pancasila dan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Pada masa Gus Dur ini juga menjadi keran kebijakan terhadap agama Khonghucu bagi pemerintahan selanjutnya, seperti ditetapkannya hari Libur Nasional di zaman presiden Megawati dan pemulihan hak-hak sipil agama Khonghucu pada masa presiden Susilo Bambang Yudoyono.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34724
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
FAUR RASID-FU.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.