Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33174
Title: Optimalisasi Peran Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Penegakan Kode Etik (Analisis Pelanggaran Kode Etik Periode 2004-2019)
Authors: Putri Amalia
Advisors: Mujar Ibnu Syarif
Fitria
Keywords: Etika hukum;kode etik;Mahkamah Kehormatan Dewan;serta pelanggaran;sanksi kode etik
Issue Date: 2016
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Etika berfungsi untuk mengatur moral seseorang. Dalam hal ini para wakil rakyat yaitu, anggota DPR. Untuk menegakan etika seorang wakil rakyat ,memerlukan suatu pedoman yaitu kode etik, yang berarti sebuah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap wakil rakyat selama menjalankan tugasnya. Selain itu, dapat juga dikatan kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompokkelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi. Penegakan kode etik DPR dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merupakakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap dan berfungsi menegakan etika anggota wakil rakyat. Keberadaannya tidak lain adalah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (good and clean governance). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Skripsi ini menganalisis peran MKD dalam menegakan kode etik dengan mengkualifikasikan jenis pelanggaran dan sanksi dalam proses penegakannya. Dalam memberikan sanksi memerlukan faktor-faktor pendorong dalam memutus sehingga dapat diketahui sejauh mana peran MKD dalam menegakan kode etik sebagai pedomannya, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran etika oleh para wakil rakyat dan agar menumbuhkan keindahan moral para wakil rakyat dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penetapan sanksi dilakukan melalui pengaduan dan atau verifikasi data oleh Sekretariat MKD dalam rapat MKD, lalu diadakan sidang. Kemudian, ditindaklanjuti dalam rapat MKD untuk memutus sanksi yang akan diberlakukan. Sedangkan peran MKD dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penindakan.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33174
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
PUTRI AMALIA-FSH4.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.