Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33053
Title: Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Malapraktik Medis (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Tim)
Authors: Sukarno Putra
Advisors: Abu Tamrin
Ahmad Bahtiar
Keywords: Pertanggungjawaban dokter;Malapraktik medis;Perlindungan konsumen
Issue Date: 2016
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Malapraktik Medis dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. Dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban dokter yang dapat digugat pasien korban malapraktik dengan menelaah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undangundang lain yang terkait. Serta bertujuan untuk melihat apakah hakim dalam memutus perkara malapraktik telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan melihat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt.G.2012/PN.Jkt.Tim sebagai bahan pertimbangan analisis atas permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim yaitu sengketa antara Erwina Indarti dan Prihasto Wibowo (Penggugat) melawan RS Primier Jatinegara, Ramsay Health Care Indonesia dan Prof. Harmani Kalim SpJp(K) (Tergugat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dokter terhadap pasien korban malapraktik medis dalam bentuk ganti rugi masih belum ditegakkan dengan baik. Hal itu disimpulkan dari pertimbangan dan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim yang dinilai tidak tepat. Karena itu hakim dalam memutus harus melihat peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat seharusnya ditolak dan para Tergugat yang telah melanggar kewajiban dokter dalam peraturan perundangundangan harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat selaku pasien.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33053
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sukarno-FSH.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.