Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33048
Title: Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Setya Novanto Ketua DPR RI Periode 2014-2019)
Authors: Renaldi Hendryan
Advisors: Dedy Nursamsi
Ismail Hasani
Keywords: DPR;Anggota DPR;Mahkamah Kehormatan Dewan;Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Issue Date: 2016
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam peradilan anggota DPR RI pada kasus Setya Novanto ketua DPR RI periode 2014-2019. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menyelesaikan kasus ini yang mana seharusnya mengeluarkan putusan terkait kasus tersebut. Sebagaimana sudah tertuang dalam undang-undang MD3 Tahun 2014 Pasal 146 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan putusan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat (1). Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (2). Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara ilmiah yaitu dalam ranah kajian ilmu hukum, maupun secara praktis dan akademis. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Bahan hukum yang digunakan penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Hasil dari analisis dan penelitian ini mengungkap bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan selaku lembaga yang berwenang mengadili kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR tak dapat memenuhi kewenangan nya sesuai yang telah diatur dalam UU MD3 atau peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara MKD. Karena pada penyelesaian kasus ini MKD tidak mengeluarkan putusan apapun.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33048
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
Renaldi Hendryan- FSH.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.