Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32983
Title: Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Pengangkatan Hakim Agung (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)
Authors: Nurdin
Advisors: Asep Syarifuddin Hidayat
Keywords: Ilmu Hukum
Issue Date: 21-Oct-2016
Publisher: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstract: Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pada Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa frasa bersama dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 18D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, sehingga proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu peristiwa hukum, yang di dalam penelitian ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan Analisis data hasil penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan semua bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun Penelitian Studi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Adapun faktor faktornya dirumuskan dalam Pasal 24A ayat 1, Pasal 24 B ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 1. Mahkamah Agung menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dan Komisi Yudisial sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama juga harus dilaksanakan dengan mendudukkan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman, tidak sebagai PNS karena putusan ini telah memberikan nilai khusus pada status hakim sebagai pejabat negara.
URI: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32983
Appears in Collections:Skripsi

Files in This Item:
File SizeFormat 
NURDIN-FSH1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.